Pemerintah India mengusulkan agar aplikasi-aplikasi yang dikelola oleh pemerintah mereka dapat tersedia sebagai aplikasi pra-instal di perangkat iOS dan Android, serta dapat diunduh melalui App Store pihak ketiga tanpa adanya peringatan mengenai sumber yang tidak terpercaya. Meskipun demikian, diperkirakan Apple dan Google akan menolak permintaan ini.
Android menguasai sekitar 90% dari 700 juta ponsel pintar yang ada di India, namun Google dilaporkan menolak untuk memenuhi permintaan tersebut. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, Apple diperkirakan akan mengambil sikap serupa.
Pemerintah India sebelumnya sempat mengalami kendala terkait aplikasi pra-instal, di mana mereka meminta Apple untuk memungkinkan para ahli memeriksa aplikasi tersebut sebelum menyetujui pembaruan apa pun.
Laporan menyebutkan bahwa hal tersebut terjadi dalam pembicaraan pribadi pada tahun 2023, namun tampaknya tidak menghasilkan keputusan yang diinginkan, yang mungkin juga berlaku untuk permintaan terbaru ini. Menurut Bloomberg, diskusi internal terbaru antara India dengan Apple dan Google berfokus pada aplikasi-aplikasi milik pemerintah India.
Dalam pertemuan antara pemerintah India dengan Apple, Google, dan produsen ponsel pintar lainnya, tampaknya ada pembicaraan mengenai kemungkinan jalur hukum yang akan ditempuh. Selain itu, dilaporkan juga ada rencana untuk melakukan perubahan pada undang-undang India yang akan mewajibkan aplikasi pra-instal di perangkat.
Berbeda dengan ide India yang menginginkan pemeriksaan terhadap semua pembaruan aplikasi sebelum Apple atau Google dapat merilisnya, permintaan baru ini mungkin memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Selain kemungkinan perubahan hukum, ada juga preseden yang mendukung hal tersebut.
Pada tahun 2021, Apple akhirnya menyetujui untuk melakukan pra-instal aplikasi pada iPhone yang dijual atau diaktifkan di Rusia. Keputusan ini diambil setelah perubahan hukum yang diperkenalkan pada tahun 2019, meskipun implementasinya sempat ditunda sejenak.
Salah satu faktor yang mungkin membuat Apple lebih cenderung untuk menyetujui tuntutan India adalah kenyataan bahwa setiap aplikasi yang sedang dibahas sudah tersedia di App Store India.
Dengan demikian, semua aplikasi tersebut telah melalui proses Tinjauan Aplikasi Apple, dan alasan yang diajukan oleh pemerintah India adalah bahwa pra-instalasi akan membantu meningkatkan tingkat penggunaannya.
Namun, Apple pernah menolak aplikasi pemerintah India sebelumnya. Pada tahun 2017, India mengajukan keluhan karena Apple memperlambat pembicaraan mengenai aplikasi anti-spam, yang melibatkan pengiriman data log panggilan ke Otoritas Regulasi Telekomunikasi India.
Akhirnya, Apple setuju untuk membuat versi terbatas dari aplikasi ini yang tidak mengirimkan data pengguna. Sementara itu, Google langsung mengizinkan aplikasi tersebut untuk masuk ke Google Play Store tanpa adanya penundaan.
Namun, ada juga masalah terkait aplikasi yang tersedia di toko aplikasi pihak ketiga tanpa adanya peringatan. Akan sulit untuk memahami alasan India menginginkan hal ini jika mereka berhasil dalam argumen pra-instal, kecuali jika ini merupakan langkah pertama untuk mendorong Apple membuka toko aplikasi pihak ketiga secara lebih luas.
Tampaknya hal ini semakin mungkin terjadi, mengingat Uni Eropa berhasil menerapkan langkah serupa, seperti yang dilaporkan oleh Apple Insider pada Sabtu (25/1/2025).
